PUTRA ENDRI SETIAWAN, 20.03.074.ELLYA SUSILOWATIHARAPAN LUMBAN GAOL2024-08-082024-08-082024-08-08https://repository.poltekesos.ac.id/handle/123456789/703PUTRA ENDRI SETIAWAN, 20.03.074. Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Dibimbing oleh ELLYA SUSILOWATI dan HARAPAN LUMBAN GAOL. Collaborative Governance merupakan strategi pengelolaan kolaborasi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik yang melibatkan organisasi sosial, pemerintah, dan swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan proses collaborative governance dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. Analisis data dilakukan dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan collaborative governance secara mendalam. Pada penelitian terdapat lima aspek utama dalam collaborative governance yang mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas fisik di PERCATU. Aspek-aspek yang diteliti pada Collaborative Governance meliputi kondisi awal (starting condition), kepemimpinan fasilitatif (facilitative leadership), desain institusional (institutional design), proses kolaboratif (collaborative process), dan hasil (outcomes). Hasil Penelitian, collaborative governance dalam pemberdayaan kelompok PERCATU belum terlaksana secara maksimal namun telah memberikan dampak positif bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Tulungagung, masalah pada proses kolaborasi antara lain: keterbatasan dalam jumlah pemangku kepentingan yang terlibat, minimnya akses terhadap sumber daya, kurangnya kapasitas organisasi PERCATU, belum maksimalnya forum yang memfasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan serta belum adanya aturan dasar yang mengatur prosedur pelaksanaan kolaborasi. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Program SIKESRA (Sinergi, Kemandirian dan Kesetaraan) yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara PERCATU dan stakeholder untuk mencapai pemberdayaan yang lebih optimal. Kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program ini adalah pelatihan manajemen sumber daya organisasi dan workshop “Optimalisasi Kolaborasi dalam Upaya Penguatan Kerjasama” melalui Pertemuan Rutin dan Pembuatan Aturan Dasar Kolaborasi. Kata Kunci : Collaborative Governance, Pemberdayaan, Penyandang Disabilitas FisikCollaborative GovernancePemberdayaanPenyandang Disabilitas FisikTechnical Report