Browsing by Author "Dr. Helly Ocktilia, MP"

Now showing 1 - 7 of 7
  • Thumbnail Image
    Item
    IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PERMAKANAN BAGI LANJUT USIA TUNGGAL OLEH KELOMPOK MASYARAKAT SIDAPURNA DI DESA KASUGENGAN KIDUL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON.
    (Perpustakaan, 2025-10-26) RIYANFA KHOIRUZAMAN, NRM. 21.03.054; Dr. Decky Irianti, MP; Dr. Helly Ocktilia, MP
    RIYANFA KHOIRUZAMAN, NRM. 21.03.054. Implementasi Program Bantuan Permakanan bagi Lanjut Usia Tunggal oleh Kelompok Masyarakat Sidapurna di Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Dosen Pembimbing : DECKY IRIANTI dan HELLY OCKTILIA Program Bantuan Permakanan bagi Lanjut Usia merupakan kebijakan penting untuk menjamin kesejahteraan lansia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program tersebut yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) Sidapurna di Desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, dengan analisis menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program memiliki kekuatan pada aspek komunikasi yang efektif, disposisi pelaksana yang tinggi, serta struktur birokrasi yang fleksibel. Namun, ditemukan masalah krusial pada aspek sumber daya, yaitu kurangnya tenaga kerja di bagian dapur yang menyebabkan keterlambatan dan berisiko menurunkan kualitas layanan. Berdasarkan temuan tersebut, diusulkan sebuah program intervensi berbasis komunitas bernama "Program Dapur Solidaritas Lansia (PRO SALSA)" sebagai solusi untuk mengatasi masalah kekurangan sumber daya manusia dan memperkuat keberlanjutan program. Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Permakanan, Lanjut Usia, Kelompok Masyarakat
  • Thumbnail Image
    Item
    KONTROL PENDAMPING PKH DALAM PEMANFAATAN BANTUAN OLEH KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA RANCAMULYA, KECAMATAN PAMEUNGPEUK, KABUPATEN BANDUNG
    (Perpustakaan, 2025-10-21) LIBORA CARMELITA. NRM. 21.03.080; Suharma,Ph. D; Dr. Helly Ocktilia, MP
    LIBORA CARMELITA. NRM. 21.03.080. Kontrol Pendamping PKH dalam Pemanfaatan Bantuan oleh Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung. Dosen Pembimbing: SUHARMA DAN HELLY OCKTILIA. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang dirancang oleh pemerintah sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini membahas kontrol yang dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai (1) karakteristik informan, (2) interactive control system, (3) diagnostic control system, (4) boundary system, dan (5) beliefs system pendamping PKH dengan KPM dalam mengontrol pemanfaatan bantuan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, dengan jumlah enam orang yang terdiri dari tiga pendamping PKH, dua KPM, serta satu perwakilan perangkat desa. Temuan menunjukkan kontrol dilakukan melalui kunjungan rumah, keterlibatan pada Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), dan komunikasi informal. Tantangan yang muncul meliputi keterbatasan pemahaman KPM, partisipasi yang belum optimal, serta kurangnya koordinasi pemerintah desa. Sebagai solusi, peneliti menawarkan program TERAS PKH (Temu, Edukasi, Responsif, Aktif, Solutif) untuk memperkuat kontrol berbasis komunitas dengan pendekatan humanis, edukatif, dan kontekstual. Melalui program ini, diharapkan interaksi antara pendamping dan KPM dapat berjalan lebih efektif dan berdaya guna dalam membangun kemandirian serta mengoptimalkan pemanfaatan bantuan secara bertanggung jawab. Kata Kunci: Kontrol, Program Keluarga Harapan (PKH), Pemanfaatan Bantuan
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
    PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) POLRES BREBES DALAM MENANGANI KEKERASAN FISIK TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN BREBES
    (Perpustakaan, 2025-10-19) Aura Haradhilla, NRM. 21.03.049; Dr. Decky Irianti, MP; Dr. Helly Ocktilia, MP
    Aura Haradhilla, NRM. 21.03.049. Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes dalam Menangani Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan di Kabupaten Brebes. Dibimbing oleh DECKY IRIANTI dan HELLY OCKTILIA Kekerasan fisik terhadap perempuan masih menjadi masalah serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Brebes. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum bagi korban kekerasan fisik. Penelitian ini mengkaji peran Unit PPA Polres Brebes dalam menangani kekerasan fisik terhadap perempuan, dengan mengacu pada Perkapolri No. 10 Tahun 2007 yang menetapkan dua tugas utama Unit PPA, yaitu perlindungan korban dan penegakan hukum terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap empat informan yang terdiri dari tiga informan dari Unit PPA dan satu informan dari Dinas Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit PPA telah memberikan pendampingan psikologis dan hukum, perlindungan identitas korban, serta memfasilitasi rumah aman bekerja sama dengan DP3KB, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, ketergantungan pada fasilitas DP3KB, dan minimnya program pemulihan terstruktur. Dalam aspek penegakan hukum, proses penyidikan melibatkan visum, pemeriksaan saksi, dan koordinasi lintas sektor, serta penerapan restorative justice dilakukan bukan untuk kasus berat. Namun, penyelesaian kasus sering terhambat oleh tingginya pencabutan laporan oleh korban akibat tekanan psikologis dan ekonomi, serta keterbatasan jumlah psikolog pendamping. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diusulkan program “Program Pemulihan & Kemandirian di Rumah Aman (PKRA)” berbasis pekerja sosial guna memperkuat pemulihan korban melalui dukungan psikososial, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi sosial yang menekankan kolaborasi antarlembaga serta pencegahan kekerasan berulang. Dengan demikian, Unit PPA berperan signifikan dalam perlindungan korban dan penegakan hukum, namun memerlukan penguatan sumber daya manusia, infrastruktur mandiri, dan integrasi peran pekerja sosial untuk optimalisasi layanan. Kata Kunci: Kekerasan fisik terhadap perempuan, Unit PPA, perlindungan korban, penegakan hukum.
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
    STRATEGI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT MAHMUD DALAM PENINGKATAN BRANDING DESA WISATA RELIGI DI KABUPATEN BANDUNG
    (Perpustakaan, 2025-11-23) ANANDA DWIAYU TRISNAWATI, NRM. 21.03.061; Suharma, Ph.D.; Dr. Helly Ocktilia, MP
    ANANDA DWIAYU TRISNAWATI, NRM. 21.03.061. Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat Mahmud Dalam Peningkatan Branding Desa Wisata Religi di Kabupaten Bandung. Dosen Pembimbing: SUHARMA dan HELLY OCKTILIA. Kampung Adat Mahmud yang terletak di Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung merupakan komunitas adat yang memiliki kekayaan budaya, spiritualitas, dan nilai tradisi yang kuat. Potensi kampung ini sebagai desa wisata religi sangat besar, namun belum dioptimalkan akibat kendala struktural dan kultural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pemberdayaan masyarakat adat dalam meningkatkan branding desa wisata religi melalui pendekatan teori pemberdayaan 5P dari Edi Suharto (2014), yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik purposive sampling yang melibatkan informan dari berbagai unsur masyarakat, seperti tokoh adat, pemuda Karang Taruna, aparatur desa, dan masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi fisik dan sosial di Kampung Adat Mahmud cukup mendukung, namun belum dibarengi dengan penguatan kapasitas masyarakat dan pemanfaatan teknologi digital secara optimal. Pemberdayaan masih bersifat sporadis, dan dukungan kebijakan belum sistematis. Salah satu landasan penting dalam penelitian ini adalah Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pedoman Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung, yang menyatakan bahwa Dinas Sosial memiliki peran dalam pemberdayaan sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT), termasuk fasilitasi, peningkatan kapasitas, dan pendampingan. Sebagai respons terhadap temuan, dirancang Program MAHMUDA (Masyarakat Adat Mahmud Unggul dan Berdaya) dengan pendekatan Community Organization dan Community Development melalui pelatihan SDM, promosi digital, serta revitalisasi nilai adat. Diharapkan program ini dapat mendorong masyarakat adat menjadi mandiri, adaptif, dan mampu mengembangkan branding desa wisata religi secara berkelanjutan tanpa meninggalkan akar budaya mereka. Kata Kunci: Pemberdayaan masyarakat, komunitas adat, desa wisata religi