Social Protection and Empowerment

Permanent URI for this collection

https://repository.poltekesos.ac.id/handle/123456789/5
Undergraduate Theses on Program Study of Social Protection and Empowerment

Browse

Browsing Social Protection and Empowerment by Subject "Anak Berhadapan dengan Hukum"

Now showing 1 - 3 of 3
  • Thumbnail Image
    Item
    Pelaksanaan Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Melalui Pendekatan Restorative justice di Bapas Kelas I Bandung, Jawa Barat.
    (Perpustakaan, 2024-09-17) NANDA IMAN SARI, NRP. 20.03.092.; SUHARMA; FACHRY ARSYAD
    NANDA IMAN SARI, NRP. 20.03.092. Pelaksanaan Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Melalui Pendekatan Restorative justice di Bapas Kelas I Bandung, Jawa Barat. Dosen Pembimbing : SUHARMA dan FACHRY ARSYAD. Diversi merupakan suatu mekanisme yang memugkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial dengan ketentuan syarat yang harus dipenuhi melalui pendekatan keadilan restoratif atau musyawarah. Keberhasilan dalam pelaksanaan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif adalah dengan terlibatnya seluruh pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan pelaksanaan diversi dan kesepakatan diversi yang dihasilkan dari proses musyawarah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan diversi melalui pendekatan restorative justice berdasarkan tiga sapek meliputi 1) Aspek pelaksanaan diversi ABH melalui restorative justice di tahap penyidikan, 2) Aspek diversi ABH melalui restorative justice di tahap penuntutan, dan 3) Aspek pelaksanaan diversi ABH melalui restorative justice di tahap pemeriksaan perkara anak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling sehingga terjaring lima informan yang berasal dari pembimbing kemasyarakatan Bapas Kelas I Bandung, pekerja sosial koreksional Dinas Sosial Kota Bandung, dan klien Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Bapas Kelas I Bandung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga aspek belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat beberapa hambatan dalam prosesnya di tiap-tiap tahap karena: 1) Pembimbing kemasyarakatan belum mempunyai keterampilan dalam melakukan pendekatan terhadap anak dan keluarga. 2) Belum terdapat program untuk pengembangan kapasitas pembimbing kemasyarakatan anak. 3) Kurangnya pemahaman ABH dan keluarga tentang diversi melalui RJ. 4)Waktu pelaksanaan diversi yang tidak menentu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti mengususlkan suatu program intervensi yaitu program “Pengembangan Kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative justice.” Dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan diversi ABH melalui restorative justice di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung. Kata kunci : Diversi, Anak Berhadapan dengan Hukum, Restorative justice ABSTRACT NANDA IMAN SARI, NRP. 20.03.092. Implementation of Diversion for Children in Conflict with the Law (ABH) through a Restorative justice Approach at Bapas Class I Bandung, West Java. Supervisors: SUHARMA and FACHRY ARSYAD. Diversion is a mechanism that allows children to be diverted from the judicial process to the social service process with the provision of conditions that must be met through a restorative justice approach or deliberation. The success of implementing diversion through a restorative justice approach is through the involvement of all parties involved in implementing the implementation of diversion and the diversion agreement resulting from the deliberation process. This study aims to determine how the process of implementing diversion through a restorative justice approach is based on three aspects including 1) Aspects of implementing ABH diversion through restorative justice at the investigation stage, 2) Aspects of ABH diversion through restorative justice at the prosecution stage, and 3) Aspects of implementing ABH diversion through restorative justice at the stage of examining children's cases. The research method used is descriptive qualitative. Sampling in this study used a purposive sampling technique so that five informants were collected from community counselors at Bapas Class I Bandung, correctional social workers at the Bandung City Social Service, and clients of Children in Conflict with the Law (ABH) at Bapas Class I Bandung. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews and documentation studies. The results of the study indicate that the three aspects have not been implemented properly because there are still several obstacles in the process at each stage because: 1) Community counselors do not yet have the skills to approach children and families. 2) There is no program for developing the capacity of community counselors for children. 3) Lack of understanding of ABH and families about diversion through RJ. 4) The implementation time of diversion is uncertain. Based on the results of the study, the researcher proposed an intervention program, namely the program "Developing the Capacity of Community Counselors in the Implementation of Diversion for Children in Conflict with the Law Through a Restorative Justice Approach." With the aim of improving the performance of community counselors in handling ABH diversion through restorative justice at the Class I Bandung Correctional Center. Keywords: Diversion, Children in Conflict with the Law, Restorative justice
  • Thumbnail Image
    Item
    Peran Wali Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Non Formal Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh
    (Perpustakaan, 2025-10-18) STIVANI SALSABILLA, 21.03.072; SUHARMA; FACHRY ARSYAD
    STIVANI SALSABILLA, 21.03.072: Peran Wali Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Non Formal Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh, Dosen Pembimbing: SUHARMA dan FACHRY ARSYAD. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran Wali Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pendidikan non formal bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Payakumbuh. Fokus penelitian mencakup gambaran pendidikan non formal di LPKA serta peran Wali Pemasyarakatan sebagai fasilitator, motivator, dan komunikator. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari tiga Wali Pemasyarakatan dan tiga Anak binaan. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pendidikan non formal di LPKA dilaksanakan melalui program kesetaraan Paket A, B, dan C bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Wali Pemasyarakatan berperan sebagai fasilitator dengan memfasilitasi akses layanan pendidikan dan koordinasi eksternal. Sebagai motivator, wali memberikan dukungan psikologis dan semangat belajar anak binaan. Sebagai komunikator, wali menjembatani komunikasi antara anak, keluarga, dan pihak terkait lainnya. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana prasarana, minimnya sumber daya manusia, dan belum optimalnya peran wali yang terstruktur. Kesimpulan penelitian menegaskan peran Wali Pemasyarakatan penting dalam mendukung hak pendidikan ABH, namun efektivitasnya dipengaruhi keterbatasan fasilitas dan dukungan kelembagaan. Diperlukan peningkatan sarana pendidikan, pelatihan kompetensi wali, serta penguatan kolaborasi dengan pihak eksternal. Kata kunci: Wali Pemasyarakatan, Pendidikan Non Formal, Anak Berhadapan dengan Hukum
  • Thumbnail Image
    Item
    PERLINDUNGAN HAK ANAK PELAKU PEMBUNUHAN DALAM MASA PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG
    (Perpustakaan, 2025-11-23) GINA EL SYAKIRAH, NRM. 21.03.013; Prof. Ellya Susilowati, Ph,D.; Rosilawati, MPS.Sp.; Wendy Pradytia, S.E, M.Ak
    Gina El Syakirah, NRM. 21.03.013. Perlindungan Hak Anak Pelaku Pembunuhan Dalam Masa Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Dibimbing oleh ELLYA SUSILOWATI, ROSILAWATI, dan WENDY PRADYTIA Permasalahan anak berhadapan dengan hukum (ABH) menjadi isu penting seiring meningkatnya jumlah kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Meningkatnya jumlah anak pelaku tindak pidana berat seperti pembunuhan di LPKA Kelas II Bandung, disertai masih ditemukannya kekurangan dalam pemenuhan hak-hak dasar anak selama masa pembinaan, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meneliti dan memperbaiki sistem perlindungan hak anak agar proses rehabilitasi berjalan optimal dan anak siap kembali ke masyarakat tanpa stigma. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan perlindungan hak anak dalam masa pembinaan di LPKA Kelas II Bandung. Adapun aspek yang diteliti yaitu (a) Perlindungan hak pelayanan dan perawatan kesehatan; (b) Perlindungan hak pendidikan; (c) Perlindungan hak keterampilan; (d) Perlindungan hak pelayanan sosial. Informan dalam penelitian ini terdiri dari enam orang, yaitu dua anak binaan pelaku pembunuhan dan empat petugas di LPKA Kelas II Bandung. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Kelas II Bandung telah berupaya memenuhi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga, anak pelaku pembunuhan sebagai bagian dari anak berkonflik dengan hukum (ABH) memiliki hak anak yang sama dengan anak lainnya ketika menjalani masa pidana untuk rehabilitasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Namun, LPKA masih menghadapi kendala, terutama pada layanan sosial khususnya untuk layanan psikososial dalam mengatasi trauma yang masih dirasakan oleh anak pelaku pembunuhan. Adapun program yang diusulkan yaitu “Workshop Penguatan Kapasitas Pembimbing dalam Perlindungan Hak Anak” (WAKAPPA) bentuk kegiatan dari program ini yaitu (a) Penyampaian Materi; (b) Focus Group Discussion (FGD); (c) Simulasi dan roleplay; (d) Penyusunan Rencana Tindak Lanjut. Metode yang digunakan adalah Community Organization and Community Development (COCD) dengan teknik Forum Group Discussion (FGD) dan Workshop. Kata Kunci: Perlindungan Anak, Anak Berhadapan dengan Hukum, LPKA, Hak Anak, Pembinaan