Social Protection and Empowerment

Permanent URI for this collection

https://repository.poltekesos.ac.id/handle/123456789/5

Undergraduate Theses on Program Study of Social Protection and Empowerment

Browse

Now showing 1 - 20 of 208

Pengelolaan Program Bantuan Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
(Perpustakaan, 2025-11-26) Hana Nida Hanifah, NRM. 21.03.022.; ELLYA SUSILOWATI; ROSILAWATI; WENDY PRADYTIA
Hana Nida Hanifah, NRM. 21.03.022. Pengelolaan Program Bantuan Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Dibimbing oleh ELLYA SUSILOWATI, ROSILAWATI DAN WENDY PRADYTIA. Bantuan permakanan lansia merupakan program perlindungan dan jaminan bagi lansia keluarga tunggal sebagai upaya penghormatan dalam bentuk menyediakan kebutuhan dasar pangan agar diperoleh pemenuhan nutrisi yang layak. Dalam pelaksanaan program bantuan permakanan lansia diperlukan pengelolaan yang sistematis, hal ini penting karena proses pengelolaan terhadap program permakanan dapat membantu dalam memastikan pengelolaan program terlaksana sesuai dengan rencana maupun tujuan yang telah disusun dapat tercapai secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengelolaan program permakanan lansia berdasarkan pendekatan Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC). Penelitian menggunakan desain kualitatif dengan metode deskriptif. Informan ditentukan melalui metode purposive sampling. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Bidang rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, Staff Kecamatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kelompok Masyarakat (Pokmas), Ahli Gizi Puskesmas Kecamatan Ngamprah, Pendamping PKH dan Lanjut Usia Keluarga Tunggal Desa Bojongkoneng. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan program permakanan lansia di Kecamatan Ngamprah telah dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaaan dan pengendalian program. Namun masih ditemukan belum adanya asesmen kebutuhan dasar terhadap nutrisi lansia, pada tahap pengorganisasian belum ada standar rekrutmen Pokmas, pada tahap pelaksanaan belum tersedianya SOP pelaksanaan program dan SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dalam tahapan pengendalian belum adanya instrumen evaluasi yang sistematis. Peneliti merekomendasikan intervensi terkait tata kelola yaitu“OPTIMA-LANSIA” untuk mengoptimalkan tata kelola program permakanan bagi lanjut usia keluarga tunggal di Kecamatan Ngamprah. Bentuk kegiatan dari program ini yaitu pengembangan kapasitas kelompok masyarakat (Pokmas) melaluiBimbingan teknis (Bimtek) dengan rangkaian adanya mentoring sebagai fasilitator dalam pengembangan kapasitas. Kata Kunci: Pengelolaan Program, Permakanan Lansia, Perlindungan Sosial
TANGGAPAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN BABAKAN SURABAYA KECAMATAN KIARACONDONG
(Perpustakaan, 2025-11-23) RAIHAN PRATAMA, NRP. 20.03.030; Aribowo Ph.D; Admiral Nelson Aritonang, Ph.D
RAIHAN PRATAMA, NRP. 20.03.030. TANGGAPAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN BABAKAN SURABAYA KECAMATAN KIARACONDONG. DOSEN PEMBIMBING: ARIBOWO dan ADMIRAL NELSON ARITONANG Kelurahan Babakan Surabaya merupakan salah satu wilayah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan dan harapan tokoh masyarakat terhadap implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong. Fokus penelitian mencakup tanggapan dan harapan tokoh masyarakat terhadap empat aspek utama dalam pelaksanaan program, yaitu: 1) Sosialisasi; 2) Pengumpulan data; 3) Penyaluran bantuan; dan 4) Pendampingan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap sosialisasi, penyampaian informasi belum merata dan masih bersifat formal, sehingga belum menjangkau kelompok rentan seperti lansia dan pemuda. Pada aspek pengumpulan data, tokoh masyarakat menilai masih terdapat ketidakadilan dan kurangnya transparansi dalam proses verifikasi penerima manfaat. Sementara dalam tahap penyaluran bantuan, meskipun sudah berjalan sesuai prosedur, masih ditemukan kendala teknis seperti keterlambatan dan hambatan akses layanan perbankan. Dalam hal pendampingan, peran pendamping lebih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek pemberdayaan keluarga penerima manfaat. Berdasarkan temuan tersebut, tokoh masyarakat berharap adanya peningkatan kualitas implementasi PKH melalui program “PKH Cerdas dan Responsif” yang mencakup sosialisasi menyeluruh, verifikasi data terintegrasi, pendampingan berbasis pemberdayaan, sistem pengaduan digital dan komunitas, serta koordinasi bantuan yang transparan dan partisipatif. Kata kunci : Tanggapan, Tokoh Masyarakat, Implementasi, Program Keluarga Harapan
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU LANSIA JAKARTA (KLJ) DI KELURAHAN CILANGKAP, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA JAKARTA TIMUR
(Perpustakaan, 2025-11-23) M. SYIHABUDDIN, NRM. 21.03.031; Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D; Drs. Suradi, M.Si
M. SYIHABUDDIN, NRM. 21.03.031. Implementasi Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Dosen Pembimbing: LINA FAVOURITA SUTIAPUTRI dan SURADI Implementasi adalah proses penerapan kebijakan atau program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) pada aspek kepatuhan (compliance), Kelancaran (execution), Kinerja (performance) dalam implementasi program kartu lansia jakarta (KLJ) di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan Studi dokumentasi. Teknik menentukan informan menggunakan purposive sampling, di mana peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam implementasi KLJ. Informan penelitian terdiri dari Kasatpel Sosial Kecamatan Cipayung, Pendamping Sosial KLJ Kelurahan Cilangkap, Ketua RT, dan lansia penerima manfaat KLJ. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek kepatuhan, sebagian besar lansia memahami prosedur pendaftaran, penggunaan dana bantuan, dan kepatuhan petugas dalam penyaluran sudah sesuai SOP, meskipun masih terdapat permasalahan terkait lansia yang mengalami Kesenjangan Informasi dan Pemahaman Substantif Lansia, Hambatan Digitalisasi pada Kelompok Lansia, Ketiadaan Pedoman Penggunaan Dana yang Tertulis, Akurasi dan Validitas Data DTKS. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti merancang program yang diberi nama program “SIAGA LANSIA” (Sinergi, Aksi, dan Advokasi Lansia). Program ini diharapkan dapat meningkatkan literasi digital dan keuangan lansia, menyediakan forum advokasi lansia di kelurahan, serta mengoptimalkan pelaksanaan KLJ untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar lansia secara menyeluruh. Kata Kunci: Implementasi, Kartu Lansia Jakarta, kepatuhan, kelancaran, kinerja, SIAGA LANSIA
PERLINDUNGAN HAK ANAK PELAKU PEMBUNUHAN DALAM MASA PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG
(Perpustakaan, 2025-11-23) GINA EL SYAKIRAH, NRM. 21.03.013; Prof. Ellya Susilowati, Ph,D.; Rosilawati, MPS.Sp.; Wendy Pradytia, S.E, M.Ak
Gina El Syakirah, NRM. 21.03.013. Perlindungan Hak Anak Pelaku Pembunuhan Dalam Masa Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Dibimbing oleh ELLYA SUSILOWATI, ROSILAWATI, dan WENDY PRADYTIA Permasalahan anak berhadapan dengan hukum (ABH) menjadi isu penting seiring meningkatnya jumlah kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Meningkatnya jumlah anak pelaku tindak pidana berat seperti pembunuhan di LPKA Kelas II Bandung, disertai masih ditemukannya kekurangan dalam pemenuhan hak-hak dasar anak selama masa pembinaan, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meneliti dan memperbaiki sistem perlindungan hak anak agar proses rehabilitasi berjalan optimal dan anak siap kembali ke masyarakat tanpa stigma. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan perlindungan hak anak dalam masa pembinaan di LPKA Kelas II Bandung. Adapun aspek yang diteliti yaitu (a) Perlindungan hak pelayanan dan perawatan kesehatan; (b) Perlindungan hak pendidikan; (c) Perlindungan hak keterampilan; (d) Perlindungan hak pelayanan sosial. Informan dalam penelitian ini terdiri dari enam orang, yaitu dua anak binaan pelaku pembunuhan dan empat petugas di LPKA Kelas II Bandung. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Kelas II Bandung telah berupaya memenuhi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga, anak pelaku pembunuhan sebagai bagian dari anak berkonflik dengan hukum (ABH) memiliki hak anak yang sama dengan anak lainnya ketika menjalani masa pidana untuk rehabilitasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Namun, LPKA masih menghadapi kendala, terutama pada layanan sosial khususnya untuk layanan psikososial dalam mengatasi trauma yang masih dirasakan oleh anak pelaku pembunuhan. Adapun program yang diusulkan yaitu “Workshop Penguatan Kapasitas Pembimbing dalam Perlindungan Hak Anak” (WAKAPPA) bentuk kegiatan dari program ini yaitu (a) Penyampaian Materi; (b) Focus Group Discussion (FGD); (c) Simulasi dan roleplay; (d) Penyusunan Rencana Tindak Lanjut. Metode yang digunakan adalah Community Organization and Community Development (COCD) dengan teknik Forum Group Discussion (FGD) dan Workshop. Kata Kunci: Perlindungan Anak, Anak Berhadapan dengan Hukum, LPKA, Hak Anak, Pembinaan
KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA BANJIR DI DESA CITEUREUP KECAMATAN DAYEUHKOLOT KABUPATEN BANDUNG
(Perpustakaan, 2025-11-23) AVIAH DWI MEILIANA, NRM. 21.03.056; Dra. Teta Riasih, MP; Dra. Atirista Nainggola, MP
AVIAH DWI MEILIANA, NRM. 21.03.056. Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir di Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Dibimbing oleh TETA RIASIH dan ATIRISTA NAINGGOLAN Penelitian Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir di Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung memiliki fokus pada pemahaman dan kemampuan kesiapsiagaan masyarakat di Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dalan menghadapi bencana banjir. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji beberapa hal lebih dalam yaitu: (1) Karakteristik Masyarakat, (2) Pengetahuan terhadap Risiko Bencana, (3) Kebijakan dan Panduan, (4) Rencana untuk Keadaan Darurat, (5) Sistem Peringtaan Bencana, (6) Kemampuan untuk Memobilisasi Sumber Daya. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber, waktu, dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir sudah cukup baik. Namun, dari hasil penelitian terdapat hambatan dari berbagai aspek sebagai berikut, (1) Kurangnya perencanaan evakuasi, pertolongan dan penyelamatan dalam kesiapsiagaan menghadapi banjir di masyarakat, (2) Masyarakat hanya mengandalkan saluran komunikasi Whatsapp dalam penyampaian informasi kebencanaan, (3) Tidak adanya panduan kesiapsiagaan menghadapi banjir, (4) Tidak adanya masyarakat terlatih karena partisipasi masyarakat pelatihan sebelumnya yang menurun. Untuk itu, masyarakat masih perlu penguatan dan peningkatan dalam rencana untuk keadaan, sistem peringatan bencana, dan kemampuan untuk memobilisasi sumber daya. Sehubungan dengan temuan penelitian tersebut, maka peneliti dalam hal ini mengusulkan program Desa Siaga Banjir. Kata Kunci : Kesiapsiagaan Masyarakat, Bencana Banjir, Desa Citeureup
PERAN PENDAMPING SOSIAL DALAM PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN ANAK PADA PERTEMUAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KELUARGA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA RANCAMANYAR KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG
(Perpustakaan, 2025-11-23) NUR FAJRIAH AWALIAH. NRM. 21.03.029; Suharma, S.Sos, MP, Ph.D; Fachry Arsyad, M.Kesos
NUR FAJRIAH AWALIAH. NRM. 21.03.029. Peran Pendamping Sosial dalam Pendidikan dan Pengasuhan Anak pada Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Program Keluarga Harapan di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Dosen Pembimbing: Suharma dan Fachry Arsyad. Penelitian ini membahas Peran Pendamping Sosial dalam Pendidikan dan Pengasuhan Anak pada Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Program Keluarga Harapan di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran empiris mengenai (a) karakteristik informan, (b) peran fasilitator, (c) peran edukator, (d) peran motivator, (e) peran mediator, dan (f) peran advokat yang dilakukan pendamping sosial dalam modul pendidikan dan pengasuhan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data diperoleh melalui teknik purposive sampling terhadap empat informan utama (dua pendamping sosial dan dua KPM) serta data sekunder dari dokumentasi dan observasi partisipatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Analisis data dilakukan dengan pendekatan open coding, axial coding, dan selective coding. Ditemukan berbagai hambatan seperti keterbatasan waktu, kurangnya dokumentasi, ketidakterlibatan stakeholder eksternal, serta rendahnya partisipasi aktif KPM dalam memahami materi. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengusulkan program “ Sinergi Pendidikan dan Pengasuhan Anak untuk KPM PKH” sebagai upaya Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan P2K2 melalui penguatan kolaborasi antara pendamping sosial PKH dan stakeholder eksternal dalam menyampaikan materi pendidikan dan pengasuhan anak, serta mendorong keterlibatan aktif keluarga penerima manfaat dalam mendukung tumbuh kembang anak secara holistik. Kata Kunci: Pendamping Sosial, P2K2, Pendidikan dan Pengasuhan Anak, PKH, Peran Pekerja Sosial
STRATEGI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT MAHMUD DALAM PENINGKATAN BRANDING DESA WISATA RELIGI DI KABUPATEN BANDUNG
(Perpustakaan, 2025-11-23) ANANDA DWIAYU TRISNAWATI, NRM. 21.03.061; Suharma, Ph.D.; Dr. Helly Ocktilia, MP
ANANDA DWIAYU TRISNAWATI, NRM. 21.03.061. Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat Mahmud Dalam Peningkatan Branding Desa Wisata Religi di Kabupaten Bandung. Dosen Pembimbing: SUHARMA dan HELLY OCKTILIA. Kampung Adat Mahmud yang terletak di Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung merupakan komunitas adat yang memiliki kekayaan budaya, spiritualitas, dan nilai tradisi yang kuat. Potensi kampung ini sebagai desa wisata religi sangat besar, namun belum dioptimalkan akibat kendala struktural dan kultural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pemberdayaan masyarakat adat dalam meningkatkan branding desa wisata religi melalui pendekatan teori pemberdayaan 5P dari Edi Suharto (2014), yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik purposive sampling yang melibatkan informan dari berbagai unsur masyarakat, seperti tokoh adat, pemuda Karang Taruna, aparatur desa, dan masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi fisik dan sosial di Kampung Adat Mahmud cukup mendukung, namun belum dibarengi dengan penguatan kapasitas masyarakat dan pemanfaatan teknologi digital secara optimal. Pemberdayaan masih bersifat sporadis, dan dukungan kebijakan belum sistematis. Salah satu landasan penting dalam penelitian ini adalah Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pedoman Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung, yang menyatakan bahwa Dinas Sosial memiliki peran dalam pemberdayaan sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT), termasuk fasilitasi, peningkatan kapasitas, dan pendampingan. Sebagai respons terhadap temuan, dirancang Program MAHMUDA (Masyarakat Adat Mahmud Unggul dan Berdaya) dengan pendekatan Community Organization dan Community Development melalui pelatihan SDM, promosi digital, serta revitalisasi nilai adat. Diharapkan program ini dapat mendorong masyarakat adat menjadi mandiri, adaptif, dan mampu mengembangkan branding desa wisata religi secara berkelanjutan tanpa meninggalkan akar budaya mereka. Kata Kunci: Pemberdayaan masyarakat, komunitas adat, desa wisata religi
AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA DALAM MEMANFAATKAN TRANSPORTASI UMUM (BISKITA) DI KECAMATAN SUKMAJAYA KOTA DEPOK
(Perpustakaan, 2025-11-23) Nasuwa Ashila Dyna. NRM. 21.03.063; Admiral Nelson Aritonang, Ph.D.; Versanudin Hekmatyar, M. Kesos
Nasuwa Ashila Dyna. NRM. 21.03.063. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Sensorik Netra dalam Memanfaatkan Transportasi Umum (BISKITA) di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok: ADMIRAL NELSON ARITONANG dan VERSANUDIN HEKMATYAR Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat aksesibilitas penyandang disabilitas sensorik netra dalam memanfaatkan transportasi umum BisKita di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Penelitian ini menggunakan teori dari Sheth dan Sisodia (2012), yang memfokuskan pada dua indikator utama, yaitu ketersediaan dan kenyamanan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan dokumentasi. Jumlah responden sebanyak 39 orang dengan rentang usia 17–60 tahun. Instrumen penelitian diuji validitasnya menggunakan rumus Pearson Product Moment dan diuji reliabilitasnya menggunakan Alpha Cronbach yang menghasilkan nilai 0,964 (sangat tinggi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek ketersediaan memperoleh skor rata-rata 109 yang dikategorikan cukup tersedia, sementara aspek kenyamanan memperoleh skor rata-rata 110 dengan kategori cukup nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sensorik masih menghadapi kendala dalam menggunakan layanan transportasi BisKita, terutama pada akses fasilitas fisik dan informasi yang ramah disabilitas. Sebagai tindak lanjut, dirumuskan program "PEKA AKSES" untuk mengatasi permasalahan keterbatasan aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas sensorik netra Kata Kunci: Aksesibilitas, Ketersediaan, Kenyamanan, Disabilitas Sensorik Netra, Transportasi Umum
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS DI KELUARGA TAMBAKAJI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG
(Perpustakaan, 2025-11-23) WINDA CHAISA ALIFIA, NRM. 21.03.001; Suharma, Ph.D; Dr. Helly Ocktallia, MP
WINDA CHAISA ALIFIA, NRM. 21.03.001. Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Keluarga Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Dosen Pembimbing: SUHARMA dan HELLY OCKTILIA. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu strategi kebijakan perlindungan sosial yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan melalui bantuan bersyarat. Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang termasuk dalam komponen penerima manfaat program ini karena dianggap memiliki kerentanan sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan ditentukan secara purposive, terdiri dari pendamping PKH, koordinator PKH Kota Semarang, serta keluarga penerima manfaat yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH secara umum sudah berjalan cukup baik dalam hal pemanfaatan bantuan yang tepat sasaran, serta sikap dan keterlibatan pelaksana program. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti jumlah pendamping yang terbatas, kurangnya pemahaman keluarga mengenai tujuan dan mekanisme program, serta kurangnya informasi serta pemahaman keluarga penerima manfaat PKH dalam pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan. Berdasarkan hasil temuan tersebut, peneliti menyarankan adanya peningkatan kapasitas serta peran pendamping dalam penyampaian informasi mengenai pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan agar pelaksanaan PKH di tingkat lokal dapat lebih optimal, terutama dalam komunikasi PKH dalama pemenuhan kebutuhan dasar untuk mengakses layanan kesehatan. Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan, Penyandang Disabilitas, Kebutuhan Dasar
TATA KELOLA IMPLEMENTASI PROGRAM SEMBAKO PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI DESA RANCAMULYA KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG
(Perpustakaan, 2025-11-23) ALFITA NOVIANI, NRM. 21.03.068; Admiral Nelson Aritonang, Ph.D; Harapan Lumban Gaol, M.Si.
ALFITA NOVIANI, NRM. 21.03.068. Tata Kelola Implementasi Program Sembako pada Keluarga Penerima Manfaat di Desa Rancamulya, Kabupaten Bandung. Dosen Pembimbing: ADMIRAL NELSON ARITONANG, dan HARAPAN LUMBAN GAOL. Implementasi Program Sembako di Desa Rancamulya dihadapkan pada tantangan signifikan setelah adanya transformasi bantuan menjadi bentuk tunai. Masalah yang muncul meliputi penyalahgunaan bantuan, lemahnya sistem pengawasan oleh pelaksana, serta ketidakakuratan data penerima manfaat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola implementasi program tersebut menggunakan kerangka teori kesesuaian dari David C. Korten (1988) yang mencakup tiga aspek: kesesuaian program dengan kelompok sasaran, program dengan pelaksana, dan kelompok sasaran dengan pelaksana. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada ketiga aspek tata kelola. Pertama, pemanfaatan bantuan tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan akibat celah kebijakan bantuan tunai dan tekanan ekonomi KPM. Kedua, kewenangan pelaksana tidak dapat dijalankan secara optimal karena mereka kehilangan instrumen pengawasan dan akses terhadap data penyaluran, sehingga peran mereka melemah. Ketiga, proses penetapan sasaran terhambat oleh tata kelola data yang tidak proaktif dan partisipasi KPM yang rendah. Disimpulkan bahwa tata kelola implementasi Program Sembako di Desa Rancamulya belum berjalan efektif karena tidak adanya keselarasan antara kebijakan, kapasitas pelaksana, dan kondisi riil KPM. Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan usulan program intervensi "PASTI" (Pengawalan Partisipatif Sistem Implementasi) sebagai solusi untuk memperbaiki tata kelola di tingkat lokal melalui penguatan peran pelaksana dan pengawasan berbasis komunitas. Kata Kunci: Tata Kelola, Implementasi Program, Program Sembako, Bantuan Sosial, Keluarga Penerima Manfaat.
STRATEGI PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA GRADUASI MANDIRI KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
(Perpustakaan, 2025-11-23) MEYLA NURHIDAYANI, NRM. 21.03.002; Admiral Nelson Aritonang, Ph.D; Dr. Harapan Lumban Gaol
MEYLA NURHIDAYANI, NRM. 21.03.002. Strategi Pendamping Program Keluarga Harapan pada Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung. Dosen Pembimbing: ADMIRAL NELSON ARITONANG dan HARAPAN LUMBAN GAOL Kemiskinan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Temanggung, menjadi masalah sosial yang kompleks, mengingat tingginya angka penduduk miskin dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu solusi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin. Tujuan utama PKH adalah mencapai graduasi mandiri, di mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak lagi bergantung pada bantuan sosial karena sudah mencapai kemandirian ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pendamping PKH dalam mendorong graduasi mandiri KPM PKH di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Pendamping PKH memegang peranan penting dalam proses ini, namun terdapat tantangan besar terkait jumlah pendamping yang terbatas dan tingginya jumlah KPM yang harus didampingi. Pendamping PKH harus mengelola keterbatasan sumber daya serta faktor sosial budaya yang menghambat penerimaan dan keberhasilan graduasi mandiri. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggali pengalaman pendamping PKH, koordinator PKH, dan KPM yang telah berhasil graduasi mandiri, serta observasi langsung di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan strategi pendampingan sangat dipengaruhi oleh kapasitas pendamping, dukungan sumber daya, dan faktor lingkungan sosial. Meskipun pendamping memiliki komitmen tinggi, faktor-faktor seperti rasio pendamping yang tinggi, keterbatasan pelatihan, dan akses terhadap sumber daya menjadi kendala dalam mencapai graduasi mandiri. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas teknis pendamping dalam bidang kewirausahaan, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kebijakan dan dukungan lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan program PKH. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan strategi pendampingan PKH di tingkat lokal dan memberikan masukan bagi kebijakan untuk mencapai graduasi mandiri yang lebih efektif di masa depan. Kata Kunci: Strategi Pendamping, Graduasi Mandiri, Program Keluarga Harapan
IMPLEMENTASI LAYANAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN ANAK KOTA DEPOK
(Perpustakaan, 2025-11-23) VALCARELIA HEREIRA, NRM. 21.03.088; Admiral Nelson Aritonang, Ph.D; Dr. Harapan Lumban Gaol, M.Si
VALCARELIA HEREIRA, NRM. 21.03.088. Implementasi Layanan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak Kota Depok. Dibimbing oleh Admiral Nelson Aritonang dan Harapan Lumban Gaol. Penelitian ini menganalisis implementasi layanan perlindungan terhadap anak korban kekerasan di Kota Depok. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan program perlindungan perempuan dan anak. UPTD PPA Kota Depok memiliki peran vital dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan dengan menyediakan layanan komprehensif, seperti pendampingan psikologis, pendampingan hukum, dan rehabilitasi sosial. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Depok, yang menempatkan kota ini di urutan kedelapan kabupaten/kota dengan kasus kekerasan tertinggi di Indonesia. Meskipun Kota Depok telah menyandang predikat Kota Layak Anak (KLA), masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari berbagai pihak internal UPTD PPA (Kepala UPTD, pekerja sosial, tim hukum, dan psikolog) serta pihak eksternal (Dinas Sosial, Kepolisian, dan Rumah Sakit). Analisis data menggunakan teknik analisis data tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan perlindungan anak di UPTD PPA Kota Depok secara umum telah berjalan dengan baik, terutama pada aspek komunikasi yang efektif antar staf. Namun, terdapat beberapa tantangan, antara lain sistem dokumentasi kasus yang masih manual, yang memperlambat koordinasi antarinstansi. Selain itu, koordinasi eksternal dengan mitra masih memerlukan penguatan. Secara keseluruhan, meskipun layanan telah berjalan dengan optimalisasi yang memadai, diperlukan perbaikan pada sistem terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus dan memastikan perlindungan yang maksimal bagi anak korban kekerasan. Kata Kunci: Implementasi Layanan, Perlindungan Anak, Kekerasan Anak, UPTD PPA Kota Depok
RESILIENSI SOSIAL MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI DAMPAK BANJIR ROB DI WILAYAH PESISIR PLUIT KECAMATAN PENJARINGAN JAKARTA UTARA
(Perpustakaan, 2025-11-23) Cindy Lubna, NRM. 21.03.025; Lina Favourita, Ph. D; Fachry Arsyad, M. Kesos
CINDY LUBNA, NRM. 21.03.025: Resiliensi Sosial Masyarakat Dalam Menghadapi Dampak Banjir Rob di Wilayah Pesisir Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Dosen Pembimbing: LINA FAVOURITA SUTIAPUTRI dan FACHRY ARSYAD Kelurahan Pluit di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara merupakan wilayah pesisir yang rentan terhadap banjir rob akibat kombinasi perubahan iklim dan penurunan muka tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat resiliensi sosial masyarakat pesisir Pluit dalam menghadapi banjir rob berdasarkan lima aspek, yaitu demografi, kesehatan, pendidikan dan kesadaran bencana, modal sosial, serta kesiapsiagaan komunitas. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik purposive sampling, melibatkan 67 Ketua RT dari total 81 populasi di wilayah terdampak. Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan Microsoft Excel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiliensi sosial masyarakat pesisir Pluit berada pada kategori sedang dengan skor rata-rata 3,54. Aspek pendidikan dan kesadaran bencana memperoleh skor tertinggi, diikuti oleh modal sosial, sedangkan kesiapsiagaan komunitas merupakan aspek terendah akibat minimnya evakuasi mandiri, keterbatasan tempat evakuasi, dan rendahnya dukungan eksternal. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kesiapsiagaan berbasis komunitas untuk menghadapi risiko banjir rob secara lebih mandiri dan terkoordinasi. Kata Kunci: Resiliensi Sosial, Banjir Rob, Masyarakat Pesisir, Kesiapsiagaan Bencana, Evakuasi Mandiri.
MODAL SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN PADA KOMUNITAS RUMAH PELANGI KOTA BANDUNG
(Perpustakaan, 2025-10-26) DAFFA MUHAMMAD ZANDRA ANARGYA, NRM. 21.03.031; Prof. Ellya Susilowati, Ph.D; Rosilawati, S.Sos., MPS.Sp; Wendy Pradytia, S.E., M.Ak
DAFFA MUHAMMAD ZANDRA ANARGYA, NRM. 21.03.031. Modal Sosial dalam Pemberdayaan Anak Jalanan pada Komunitas Rumah Pelangi Kota Bandung. Pembimbing. ELLYA SUSILOWATI, ROSILAWATI, WENDY PRADYTIA Fenomena anak jalanan di perkotaan tidak hanya mencerminkan kegagalan sistemik dalam pemenuhan hak anak, tetapi juga menunjukkan keterbatasan pendekatan konvensional dalam menjangkau kelompok marginal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran modal sosial dalam pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan oleh Komunitas Rumah Pelangi Kota Bandung. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Teori modal sosial Michael Woolcock (1998), yang meliputi bonding, bridging, dan linking social capital, menjadi kerangka utama dalam menganalisis dinamika sosial yang berkembang di komunitas tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga bentuk modal sosial memainkan peran strategis dalam membangun rasa aman, kepercayaan, dan partisipasi aktif anak-anak jalanan dalam proses pemberdayaan. Bonding social capital memperkuat solidaritas internal melalui relasi emosional yang intens; brigding social capital membuka akses terhadap komunitas eksternal dan informasi baru; sedangkan linking social capital menjadi jembatan penting ke lembaga formal seperti dinas sosial dan dunia pendidikan. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak terlepas dari sensitivitas kultural relawan dan fleksibilitas pendekatan komunitas. Namun demikian, tantangan tetap muncul dalam bentuk ketergantungan relasional, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta belum optimalnya sinergi lintas sektor. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara kekuatan modal sosial dan intervensi kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan serta keadilan sosial bagi anak jalanan. Kata kunci: modal sosial, pemberdayaan, anak jalanan
PERAN KELUARGA DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN SOSIAL PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI DESA SUKOREJO KECAMATAN WEDI KABUPATEN KLATEN
(Perpustakaan, 2025-10-26) WIDIYA NINGRUM, NRM. 21.03.086; Prof. Ellya Susilowati, Ph.D; Versanudin Hekmatyar, S.KPm. M.Kesos
WIDIYA NINGRUM, NRM. 21.03.086. Peran Keluarga dalam Memberikan Dukungan Sosial bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Desa Sukorejo, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Dibimbing oleh ELLYA SUSILOWATI, dan VERSANUDIN HEKMATYAR Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah kasus Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di masyarakat, termasuk di Desa Sukorejo, serta masih terbatasnya dukungan sosial yang diberikan keluarga dan masyarakat dalam proses pemulihan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan peran keluarga dalam memberikan dukungan sosial terhadap ODGJ, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama proses perawatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan terdiri dari lima keluarga pengasuh ODGJ. Analisis data dilakukan melalui proses open coding, axial coding, dan selective coding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga telah memberikan dukungan sosial dalam empat bentuk: emosional, instrumental, informasi, dan penilaian. Namun, dukungan sosial ini mengalami penurunan akibat beban pengasuhan jangka panjang, keletihan psikologis (caregiver fatigue), ketegangan relasi antar anggota keluarga, serta kecemburuan dari anggota keluarga lain. Di sisi lain, keluarga juga menghadapi hambatan eksternal berupa stigma sosial dan terbatasnya dukungan dari lingkungan maupun institusi formal. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti merancang program intervensi “SAPA JIWA” (Sarana Pendampingan Keluarga untuk Pemulihan Jiwa) sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas emosional keluarga dan mengembangkan sistem dukungan sosial berbasis komunitas melalui pelibatan masyarakat, kader kesehatan, serta fasilitasi oleh pekerja sosial. Program ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan keluarga ODGJ berbasis lokal yang berkelanjutan dan inklusif. Kata Kunci: Dukungan Sosial, Keluarga Pengasuh, ODGJ, Caregiver Fatigue, Pekerja Sosial, Desa Sukorejo
PENINGKATAN USAHA PENERIMA MANFAAT MELALUI PROGRAM PAHLAWAN EKONOMI NUSANTARA (PENA) DI KECAMATAN TAWANGSARI DAN KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH
(Perpustakaan, 2025-10-26) FAIZAH INDANA ZULFA, NRM. 21.03.069; Dra. Teta Riasih, MP; Drs. Suradi, M.Si; Eko Gunawan Wibisono, MP
FAIZAH INDANA ZULFA, NRM. 21.03.069. Peningkatan Usaha Penerima Manfaat melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) di Kecamatan Tawangsari dan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dibimbing oleh TETA RIASIH, SURADI, dan EKO GUNAWAN WIBISONO Upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Diluncurkan sejak tahun 2022, PENA bertujuan memberdayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mampu mandiri secara finansial melalui bantuan usaha, pelatihan, dan pendampingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program PENA mampu meningkatkan usaha penerima manfaat di Kecamatan Tawangsari dan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis tematik. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik menetukan informan menggunakan purposive sampling, peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian data yaitu KPM, pendamping sosial, dan koordinator pendamping kabupaten. Aspek yang diteliti yaitu: (1) peningkatan pengetahuan, (2) peningkatan keterampilan, (3) peningkatan modal usaha, (4) peningkatan izin usaha Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penjian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam aspek modal usaha, sedangkan pengetahuan usaha, keterampilan, dan akses izin usaha belum sepenuhnya optimal. Masalah utama yang ditemukan meliputi rendahnya penerapan pengetahuan usaha karena minimnya motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan usaha, peningkatan keterampilan usaha tidak berdampak signifikan. Di sisi lain, masih rendahnya kesadaran terhadap pentingnya legalitas usaha juga menjadi hambatan tersendiri. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti merancang usulan program tambahan bernama PENA BANGKIT (Bangun Inisiatif, Kembangkan Inovasi, Tingkatkan Usaha). Program ini bertujuan memperkuat motivasi, mendorong inovasi, memberikan pendampingan aktif, serta memfasilitasi pengurusan legalitas usaha secara teknis. Harapannya, program ini mampu menciptakan komunitas wirausaha kecil yang legal, inovatif, dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Kata Kunci: Program PENA, Pemberdayaan Sosial, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kemandirian Ekonomi.
PERAN PENDAMPING SOSIAL KESIAPSIAGAAN BENCANA (PSKB) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI KOTA WILAYAH ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
(Perpustakaan, 2025-10-26) MARIO ARJUNA PRATAMA, NRP. 21.03.016; Suharma, S.Sos, MP, Ph.D.; Dr. Helly Ocktilia, MP.
MARIO ARJUNA PRATAMA, NRP. 21.03.016. Peran PSKB (PSKB) dalam penanggulangan bencana kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Barat. Dibimbing oleh SUHARMA dan HELLY OCKTILIA. Penelitian ini mengkaji peran PSKB (PSKB) dalam penanggulangan bencana kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang melibatkan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari petugas PSKB, Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, serta mitra kolaborasi seperti BPBD dan masyarakat terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSKB memiliki peran kritis dalam tiga fase penanggulangan bencana: pra-bencana (pemantauan wilayah rawan dan sosialisasi), tanggap darurat (asesmen lokasi, pendirian shelter, dan distribusi bantuan), serta pasca-bencana (rehabilitasi dan pemulihan). Namun, beberapa tantangan ditemukan, seperti keterbatasan personel, kesenjangan teknologi dalam pelaporan, dan kendala logistik. Temuan ini juga mengungkap pentingnya koordinasi antar-pemangku kepentingan, termasuk BPBD, kelurahan, dan relawan, untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana.Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kapasitas PSKB melalui peningkatan integrasi teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan penyempurnaan protokol standar. Implikasi dari temuan ini dapat menjadi masukan bagi kebijakan penanggulangan bencana di wilayah perkotaan padat penduduk seperti Jakarta Barat. Kata Kunci: Penanggulangan Bencana, Pendamping Sosial, Kebakaran, Jakarta Barat, Studi Kualitatif.
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PERMAKANAN BAGI LANJUT USIA TUNGGAL OLEH KELOMPOK MASYARAKAT SIDAPURNA DI DESA KASUGENGAN KIDUL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON.
(Perpustakaan, 2025-10-26) RIYANFA KHOIRUZAMAN, NRM. 21.03.054; Dr. Decky Irianti, MP; Dr. Helly Ocktilia, MP
RIYANFA KHOIRUZAMAN, NRM. 21.03.054. Implementasi Program Bantuan Permakanan bagi Lanjut Usia Tunggal oleh Kelompok Masyarakat Sidapurna di Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Dosen Pembimbing : DECKY IRIANTI dan HELLY OCKTILIA Program Bantuan Permakanan bagi Lanjut Usia merupakan kebijakan penting untuk menjamin kesejahteraan lansia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program tersebut yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) Sidapurna di Desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, dengan analisis menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program memiliki kekuatan pada aspek komunikasi yang efektif, disposisi pelaksana yang tinggi, serta struktur birokrasi yang fleksibel. Namun, ditemukan masalah krusial pada aspek sumber daya, yaitu kurangnya tenaga kerja di bagian dapur yang menyebabkan keterlambatan dan berisiko menurunkan kualitas layanan. Berdasarkan temuan tersebut, diusulkan sebuah program intervensi berbasis komunitas bernama "Program Dapur Solidaritas Lansia (PRO SALSA)" sebagai solusi untuk mengatasi masalah kekurangan sumber daya manusia dan memperkuat keberlanjutan program. Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Permakanan, Lanjut Usia, Kelompok Masyarakat
IMPLEMENTASI PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) MASYARAKAT MISKIN DI DESA RANCAMULYA KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG
(Perpustakaan, 2025-10-26) PUTRI WITANTRI, NRM. 21.03.018; Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D.; Fachry Arsyad, M.Kesos
PUTRI WITANTRI, NRM. 21.03.018. Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Miskin di Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Dosen Pembimbing: LINA FAVOURITA SUTIAPUTRI dan FACHRY ARSYAD. Pada tahun 2024 terdapat 30 unit rumah yang mengajukan bantuan dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dari jumlah tersebut, Desa Rancamulya berhasil melaksanakan perbaikan sebanyak 18 unit rumah dengan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan. Program ini didukung oleh tiga sumber pendanaan utama, yaitu Program Bunga Desa (Bupati ngantor di Desa) yang dimana dana tersebut merupakan bantuan keuangan khusus yang diberikan bupati untuk menjalankan suatu desa. Selanjutya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung, serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi Program RTLH di Desa Rancamulya melalui empat aspek implementasi menurut teori George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling yang meliputi aparatur desa, pelaksana program, dan keluarga penerima manfaat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program RTLH di Desa Rancamulya belum sepenuhnya optimal. Aspek komunikasi mengalami kendala dalam penyebaran informasi teknis di tingkat RT/RW. Dari sisi sumber daya, masih ditemukan keterbatasan dalam hal anggaran, tenaga pendamping, serta sarana prasarana pelaksanaan. Disposisi pelaksana cukup positif namun terkendala oleh beban administrasi dan kurangnya pelatihan. Struktur birokrasi cenderung belum fleksibel, terutama dalam hal SOP pencairan dan pelaporan progres pembangunan. Kendala ini berdampak pada keterlambatan pelaksanaan dan rendahnya capaian output program. Sebagai solusi, peneliti merancang program alternatif ―PROGRES RANCAMULYA (Program Realisasi Pembangunan RTLH Berbasis Progres Individu)‖ yang bertujuan meningkatkan efektivitas implementasi melalui edukasi teknis, dukungan sosial, dan skema pelaksanaan bertahap (partial release). Program ini diharapkan menjadi model intervensi sosial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mendorong perbaikan hunian secara partisipatif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Implementasi, RTLH, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi, Desa Rancamulya
KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA TANAH LONGSOR DI DESA TAMANREJO KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN KENDAL
(Perpustakaan, 2025-10-26) DIVA SULISTYA DEWI, NRM. 21.03.051; Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D; Fachry Arsyad, M.Kesos
DIVA SULISTYA DEWI, NRM. 21.03.051. Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Tanah Longsor di Desa Tamanrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal. Dosen Pembimbing LINA FAVOURITA SUTIAPUTRI dan FACHRY ARSYAD Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor di Desa Tamanrejo, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal merupakan salah satu upaya penting dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kesiapsiagaan masyarakat dengan mengacu pada lima parameter kesiapsiagaan yang dikembangkan oleh LIPI UNESCO/ISDR (2006), yaitu: pengetahuan terhadap ancaman, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini, dan mobilisasi sumber daya. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner terhadap 93 responden. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tamanrejo tergolong dalam kategori “Siap” pada aspek pengetahuan (76,8%), kebijakan dan panduan (68,3%), rencana tanggap darurat (70,5%), serta sistem peringatan dini (69,6%). Namun, pada aspek mobilisasi sumber daya masyarakat masih berada pada kategori “Hampir Siap” (63,6%). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki pemahaman dasar dan respons yang cukup terhadap ancaman bencana tanah longsor, masih terdapat keterbatasan dalam aspek dukungan sistem dan pengelolaan sumber daya secara menyeluruh. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti mengusulkan program intervensi “Siaga Bencana Tanah Longsor Masyarakat Tamanrejo (SIGANA TAMA)” sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui kegiatan edukatif, pelatihan, dan simulasi bencana yang terstruktur dan berkelanjutan. Kata Kunci: Kesiapsiagaan masyarakat dan Bencana tanah longsor.

Browse

Recent Submissions